Lime Green Bright Purple Black Minimal Bright Transparency Inclusive Skincare Multipage Instagram Post (27)

Workshop Pelaksanaan Sustainable Development Goals SDGs dan Aplikasi Siap TPB

Pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 telah dilaksanakannya Workshop Pelaksanaan Sustainable Development Goals dan Aplikasi Siap TPB yang dihadiri oleh Tim dari Bappeda Provinsi Sebagai Narasumber, SKPD Lingkup Kabupaten Kotabaru dan Tim Punyusun SDGs Kotabaru.

Materi yang disampaikan oleh narasumber mengenai Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kotabaru, .Arah Kebijakan Suistainabie Develepment Goals Kotabaru, Updating Data Suistainable Developrnent Goals Berbasis Aplikasi, pelaksanaan Suistainable Development Goals dalam RPJMD Dan RPJPD Kotabaru. lntervensi Suistanahle Development Goals dalam Rencana Kerja SKPD Katabaru,
Pelaksanaan TPB/SDGs Kalimantan Selatan dan Workshop Aprikasi SIAP TPB Kabupaten Kotabaru.

SKPD lingkup Kotabaru dilatih untuk menginput data SDGs melalui system Aplikasi SIAP TPB dengan disupervisi oleh Pusbangsim Jakarta.

frame bappeda(3)(1)

Sosialisasi Inovasi Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2023

Pada Hari Rabu Tanggal 13 Desember 2023 di Ball Room Hotel Grand Surya telah dilaksanakan Sosialisasi Kalsel Innovation Award 2023 dan Bimbingan Teknis Inovasi Daerah. Acara tersebut dihadiri oleh Seluruh SKPD Kabupaten Kotabaru dan Narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan.

adapun hasil dari acara tersebut ialah:

1. Narasumber berasal dari Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Paparan yang disampaikan menyangkut Inovasi Daerah, baik dari dasar hukum pelaksanaan, Prinsip, Definisi, Tujuan, Urgensi, Inisiator dan Sasaran, Bentuk, Aspek Variabel, dan Strategi Inovasi Daerah.

3.  Salah satu hal penting yang harus diketahui adalah prinsip dari Inovasi tersebut antara lain :

       1.  Peningkatan Efisiensi.

        2.  Perbaikan Efektifitas.

        3.  Perbaikan Kualitas Pelayanan.

        4.  Tidak ada Konflik Kepentingan.

         5.  Berorientasi pada kepentingan umum.

        6.  Dilakukan secara terbuka.

        7.  Memenuhi nilai-nilai kepatutan.

        8.  Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

4.  Ada beberapa Kriteria Inovasi Daerah antara lain :

          1.  Memberi manfaat bagi daerah dan/atau Masyarakat sehungga dapat menambah pendapatan asli daerah, menghemat belanja daerah, meningkatkan capaian kinerja Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan mutu pelayanan public.

            2.  Merupakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, berarti bahwa program kegitan inovasi daerah masih dalam koridor yang merupakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah baik kewenangan Provinsi maupun Kabupaten/Kota

            3.  Mengandung pembaharuan dengan maksud Seluruh atau Sebagian unsur dari inovasi daerah tersebut berbeda dengan rancang bangun yang telah ada.

           4.  Tidak mengakibatkan pembebanan dan pembatasan pada Masyarakat sehingga tidak menimbulkan pungutan dan/atau kewajiban lainnya bagi warga negara yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan, misalnya menetapkan pajak atau retribusi daerah.

           5.  Dapat Direplikasi oleh siapapun sehingga Inovasi Daerah yang telah berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat direplikasi di Daerah lain melalui tahapan prosedur dan mekanisme tertentu dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik wilayah, sosiologis dan kebudayaan, serta potensi daerah yang akan mereplikasi inovasi daerah.                                    

6. Ada 36 Indikator Indeks Inovasi Daerah yang harus dipersiapkan oleh inisiator inovasi untuk dapat di administrasikan dengan lengkap dan bisa diikutsertakan dalam lomba inovasi baik tingkat daerah ataupun tingkat Nasional.

frame bappeda(2)(1)

Focus Group Discussion (FGD) Pengumpul Data Produk Domestik Regional Bruto, Laju Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Kabupaten Kotabaru Tahun 2023

Pada Hari Kamis Tanggal 07 Desember 2023 di Ruang Rapat Bappeda Lantai II telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pengumpul Data Produk Domestik Regional Bruto, Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kabupaten Kotabaru Tahun 2023 yang dihadiri oleh Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Data, BPS Kotabaru, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pendidikan dan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru, Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru, Dinas Perhubungan, dan Seluruh Staf terkait

adapun hasil rapat tersebut ialah :

1.Paparan disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru menyangkut kegiatan terkait.

2.  Sebagian besar Rasio NTB terhadap output masih melebihi 0,50 namun terdapat beberapa kategori yang sudah di bawah 0,50. hal ini mengindikasikan jika NTB masih lebih besar dari biaya antara yang dikeluarkan untuk Sebagian besar usaha pada setiap kategori Lapangan usaha.

3.  Terdapat 10 Kategori yang memiliki rasio kompensasi tenaga kerja terhadap NTB kurang dari 0,50.

 4.  Sumber bahan baku Sebagian besar berasal dari Kabupaten Kotabaru.

5.  Sebagian besar barang dan jasa yang dihasilkan pada masing-masing kategori hanya dijual di Kabupaten Kotabaru.

6.  Perlu melakukan intervensi terhadap biaya antara di Industri pengolahan.

 7.  Perlu dilakukan intervensi pada tenaga kerja di kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan.

  8.  Perlu menjaga arus distribusi barang karena sebagian besar kategori menggantungkan bahan bakunya pada penyedia di Kotabaru.

                               9.  Perlu mendorong industry pengolahan untuk bisa melakukan ekspor ke Luar Kabupaten Kotabaru

frame bappeda(1)

Rencana Koordinasi dan Konsultasi Kajian Hukum dan Ekonomi terhadap Kerjasama Operasional di Kabupaten Kotabaru

Pada Hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 di Ruang Kerja Kepala Bappeda Lantai III telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kajian Hukum dan Ekonomi terhadap Kerjasama Operasional di Kabupaten Kotabaru.

Adapun Hasil Rapat tersebut ialah :

Kajian Hukum dan Ekonomi terhadap Kerjasama Operasional

Kotabaru adalah kabupaten di Kalimantan Selatan yang memiliki perkembangan perekonomian pesat, terutama didukung sektor pertambangan, kelautan, pertanian, dan pariwisata. Kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi di Kabupaten Kotabaru menunjukkan persentase tinggi, yakni 33.8% di tahun 2021, dengan angka pertumbuhan industri terus meningkat dari tahun ke tahun. Kerjasama operasi (KSO) menjadi salah satu aspek penting yang dapat turut menentukan arah dan keberhasilan pembangunan Kabupaten Kotabaru.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa penting bagi perusahaan melakukan KSO secara detail dan transparan. Untuk mengetahui lebih lanjut maka terdapat ketentuan atau kualifikasi usaha yang dapat melakukan KSO. Hal ini tercantum dalam pasal 13, sebagai berikut:

1. Memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar;

2. Memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah;

3. Mempunyai kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah; atau

4. Memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha kecil.

 Namun demikian, terdapat dua kerja sama operasi yang tidak dapat dilaksanakan yaitu:

1. Penyedia kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha kecil; dan

2. Penyedia kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil.

Jika hendak melalukan kerja sama operasi, salah satu badan usaha anggota kerja sama operasi harus menjadi leadfirm.Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen). Jumlah anggota kerja sama operasi dapat dilakukan dengan indikator:

1. Pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerja sama operasi; dan

2. Pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) kerja sama operasi.

KSO merupakan istilah yang mengacu pada kerjasama operasional yang terjalin antara dua perusahaan atau lebih dalam menyelesaikan suatu proyek. Pada umumnya perusahaan atau badan usaha melakukan kerjasama operasional ini untuk memperluas wilayah usaha serta meningkatkan kualitas mutu yang dihasilkan dari proyek yang dijalankan. Adapun keuntungan dari Kerjasama Operasional ini yaitu:

  1. Terciptanya hubungan baik antar badan usaha
  2. Memperolah keuntungan bersama-sama
  3. Investasi

Adapun kelemahan/kerugian dari Kerjasama Operasional ini yaitu:

  1. Berpotensi kerusakan lahan di daerah tersebut
  2. Tanggung jawab yang tidak terbatas, maksudnya dalam kerjasama operasional ini melibatkan 2 badan usaha yang melakukan perjanjian. Sehingga ada dua kepentingan sehingga dalam menentukan kebijakan harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak
  3. Resiko adanya pihak yang wanprestasi (ingkar janji)
E-Walidata

Rapat Perencanaan Identifikasi Kebutuhan/Sumber Data Dan Bimtek terkait Implementasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Dengan Memanfaatkan Modul E-Walidata pada SIPD-RI

Pada Hari Selasa Tanggal 05 Desember 2023 di Ruang Rapat Bappeda Lantai III telah dilaksanakan Rapat Perencanaan Identifikasi Kebutuhan/Sumber Data dan Bimtek terkait Implementasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) Dengan Memanfaatkan Modul E-Walidata pada SIPD-RI. Rapat tersebut dihadiri oleh Seluruh SKPD Kab Kotabaru.

Adapun hasil rapat tersebut:

1. Diharuskan semua kegiatan yang ada di dalam Renja agar dimasukan kedalam aplikasi Aplikasi SIPD (E-Walidata) yang akan berlaku di tahun 2025.

2.  Bappeda selaku koordinator membuat SK untuk SKPD agar membuatkan SK penunjukan pertanggungjawaban untuk mengupdata kedalam Aplikasi SIPD (E-Walidata) yang diwajibkan untuk bertanggujawab adalah ASN.

 3.  Bappeda akan mengadakan rapat penentuan batas waktu untuk penginputan data, yang diikuti (Bidang. Litbangda, P2E, Diskominfo dan BPS).

4.  Pembuatan Berita Acara dalam pengumpulan data sesuai dengan renja yang akan diinput kedalam Aplikasi SIPD (E-Walidata) dan dapat dipertanggung jawabkan.

Rapat Kajian Pemanfaatan Air Asam Tambang Menjadi Air Bersih

Pada Hari Selasa Tanggal 28 November 2023 di Ruang Rapat Bappeda Lantai II telah dilaksanakan Rapat Kajian Pemanfaatan Air Asam Tambang Menjadi Air Bersih yang di hadiri oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Pembangunan Setda, Kabid Penelitian Pengembangan dan Data, Tim Peneliti Universitas Lambung Mangkurat, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PDAM Kotabaru, dan PT. Sebuku Tanjung Coal.

Adapun hasil rapat tersebut:

1.  Untuk prediksi kuantitas sumber air baku yang berasal dari air limpasan perlu mendetilkan ada durasi hujan. Dan untuk sumber air baku yang berasal dari ground water perlu mendetilkan data sekunder yang berasal dari pantauan sumur bor

2. Sebelum digunakan sebagai air baku perlu di persiapkan analisis lanjutan dan rencana pengolahan air baku untuk menurunkan kadar beberapa parameter logam berat seperti Kadmium terlarut.

3. Dalam pengembangan lanjut sangat disarankan untuk membuat sumur bor pantau untuk menggali potensi ground water yang terkoneksi dengan void.

4. Perlu adanya penelitian lanjut terkait konservasi lahan yang terindikasi menjadi area resapan lapisan batupasir yang tersingkap pada dinding void TERIMA KASI veteriner di setiap poskeswan, peningkatan kemampuan pemasaran daring bagi peternaka dan perluasan dan fasilitas askes pasar ternak di kecamatan.

                                                                                     

    

NIP. 19810520200601 2014

Lime Green Bright Purple Black Minimal Bright Transparency Inclusive Skincare Multipage Instagram Post (25)

Sosialisasi dan Edukasi Sertifikasi Produk Bagi Masyarakat Pesisir Penggerak Ekonomi Kreatif Sesuai Potensi Daerah

Telah dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Sertifikasi Produk Bagi Masyarakat Pesisir Penggerak Ekonomi Kreatis Sesuai Potensi Daerah di Hotel Galeri Kotabaru Hari Selasa tanggal 21 November 2023 dengan Masyarakat Pelaku Usaha. Acara Tersebut Mengundang Ibu Evi Setiawati dari Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa sebagai Narasumber untuk menyampaikan materi sosialisasi standarisasi dan setifikasi Produk.

STANDARISASI PRODUK merupakan kegiatan menyeragamkan/ menyesuaikan bentuk, ukuran, kualitas dengan pedoman standar yang sudah ditetapkan (SNI) sedangkan SERTIFIKASI PRODUK kegiatan penilaian kesesuaian suatu produk (atau jasa) terhadap persyaratan yang ditentukan dalam SNI melalui serangkaian kegiatan audit, pengujian, dan/atau inspeksi untuk menghasilkan
sertifikat produk (atau jasa).

Rapat Ekspose Laporan Pendahuluan Masterplan Kawasan Industri Pulau Sebuku

Pada Hari Rabu Tanggal 08 November 2023 di Ruang Rapat Bappeda Lantai II telah dilaksanakan Rapat Ekpose Laporan Pendahuluan Masterplan Pengembangan Kawasan Industri Pulau Sebuku yang dihadiri oleh Tim Peneliti dari Institute Sepuluh Nopember Surabaya, Kabid Litbangda, Camat Pulau Sebuku, PT. Silo, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Ekonomi.

adapun hasil rapat tersebut:

Maksud,Tujuan dan Sasaran

Maksud Pekerjaan ini maksudkan sebagai acuan lanjutan Pembangunan pengembangan Kawasan industri serta gambaran visual dari Pembangunan Kawasan industri sebuku

Tujuan kegiatan Masterplan Kawasan Industri Sebuku yaitu;

  • Mengidentifikasi potensi sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Kotabaru khususnya di pulau sebuku dan sekitarnya
  • Melakukan identifikasi dan kajian terkait dengan kondisi factual lahan rencana
  • Melakukan analisis fasilitas dan sarana prasarana Kawasan industri sebuku
  • Membuat rencana pengembangan infrastruktur,rencana program dan tahapan Pembangunan Kawasan industri sebuku sebagai dasar untuk Pembangunan
  • Membuat konsep dasar tata letak dan fungsi Kawasan industri

Sasaran dari dilaksanakannya Masterplan Kawasan Industri Sebuku pemangku kepentingan serta investor untuk pengembangan Kawasan industri: Terwujudnya keselarasan.keserasian,keseimbangan antar lingkungan terhadap Kawasan peruntukan industri dengan peruntukan ruang lainnya.

Kawasan Peruntukan Industri Sebuku

Kawasan Industri sebuku berada di desa Sungai bali, desa rampa,desa Sungai Bali dan desa ujung dengan luas 925,96 Ha

Ada dua Perusahaan industri pertambangan di pulau sebuku.mereka adalah PT Bahari Cakrawala Sebuku (BCS PT) dan PT Sebuku Iron Lateritic Ores (Silo PT). PT BCS didirikan sejak tahun 1997 dan Silo didirikan tahun 2004

Berdasarkan badan Geologi PSDMB-sumbar daya dan cadangan 2019 bahwa pulau sebuku memiliki potensi sumber daya bijih besi sebesar 20,1 juta ton terukur dan 354 juta ton.

Tinjauan Kebijakan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kab. Kotabaru tahun 2005-2025

  • Penataan perindustrian yang terintegrasi dengan pemanfaatan seoptimal mungkin sumberdaya alam yang dimiliki  sesuai dengan unggulan daerah
  • Peningkatan daya saing industri dan keberlanjutan industri

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Kotabaru Tahun 2021-2026

Strategi

mendorong pengembangan industri pengolahan dalam rangka memberi nilai tambah hasil produk lokal

Arah Kebijakan

  • Fasilitasi Pembangunan industri hasil pengolahan untuk pengembangan agrobisnis serta memfasilitasi penciptaan jejaring pemasaran hasil produksi
  • Pengembangan dalam pembinaan industri pengolahan
  • Pengembangan teknologi informasi terkait industri

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotabaru

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) terdapat di:

Perkotaan Sungai bali di kecamatan pulau sebuku

Kawasan peruntukan budidaya di kecamatan pulau sebuku meliput:

  1. Kawasan Hutan Produksi
  2. Kawasan Perkebunan
  3. Kawasan perikanan budidaya
  4. Kawasan peruntukan industri
  5. Kawasan pariwisata yang meliputi sentral kerajinan kulit sapi,sentral kerajinan logam
  6. Kawasan permukiman perkotaan Sungai bali
  7. Kawasan pertanahan dan keamanan.koramil 1004-01

Rapat Ekspose Study Kawasan Permukiman dan Perumahan Berbasis GIS

Pada Hari Rabu Tanggal 08 November 2023 di Ruang Rapat Bappeda Lantai II telah dilaksanakan Rapat Ekspose Laporan Akhir Study Kawasan Permukiman dan Perumahan Berbasis GIS yang di hadiri oleh Kepala Bidang Litbangda, Tim Peneliti dari Univeristas Lambung Mangkurat, DPUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dan Bidang Perencanaan Infrastruktur Wilayah dan Ekonomi.

adapun hasil rapat tersebut:

Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh

1.  Memperkuat basis data/baseline dan pemetaan spasial melalui kajian, pendataan,pemutahiran.

2.  Kolaborasi multi pihak dan lintas sektor melalui forum resmi yang legal.

3.  Partisipasi Masyarakat tingkat basis melalui proses perencanaan dan eksekusi

5.  Pencegahan tumbuh dan berkembangnya Kawasan perumahan dan permukiman kumuh baru.

6.  Pelaksanaan fisik secara berimbang dan berbasis pengurangan luasan Kawasan kumuh                  

     Kawasan Rawan Bencana

  1. Sosialisasi bencana yang rutin terjadi melalui Pendidikan,penyuluhan dan pelatihan
  2. Kajian hulu-hilir bencana (terutama pra bencana)
  3. Kearifan lokal dalam bermukim
  4. Partisipasi Masyarakat rutin terkena bencana

          Rumah Tidak Layak Huni

  1. Basis Data RTLH
  2. Program penyediaan rumah MBR
  3. Rumah Deret untuk Kaum ulang-alik/penghuni sementara
  4. Mendorong pusat pertumbuhan baru melalui Kawasan cepat tumbuh,Kawasan perbatasan provinsi,kepulauan
  5. Komunikasi yang baik kepada Masyarakat dan penerima program bantuan renovasi RTLH.

Rapat Koordinasi Metode Perencanaan e-Walidata

Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi membahas Metode Perencanaan e-Walidata pada Hari Senin Tanggal 06 November 2023 di Ruang Rapat Bappeda Lantai II yang di hadiri oleh BPS Kabupaten Kotabaru, Diskominfo, Kepala Bidang Litbang Beserta Staf, dan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Adapun hasil rapat tersebut:

1. Membahas tanggal dan jadwal untuk Batasan waktu perencanaan pada aplikasi e walidata.

2.  Penyampaian kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotabaru (BPS) dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru sebagai Walidata untuk melakukan verifikasi terhadap data yang nanti akan di input oleh SKPD.

3.  Persiapan rencana, cara, dan metode bagi Walidata untuk mrmverifikasi terhadap keabsahan data yang akan di input SKPD.

4.  Walidata memerlukan renja masing-masing SKPD untuk dijadikan referensi pemeriksaan data awal.

5.  Akan dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan terkait e walidata.