WhatsApp Image 2024-05-04 at 10.56.04

Rapat Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dampingan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan.

Pada hari Kamis dan Jum’at tanggal 02-03 Mei 2024, telah dilaksanakan Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 SKPD Kecamatan di Ruang Rapat Lt.2 Kantor Bappeda.

Adapun hasil rapat tersebut sebagai berikut :

  1. Verifikasi dan konfirmasi kepada Perangkat Daerah yang meliputi sistematika penulisan, indikator tujuan dan sasaran, kesesuaian program hingga sub Kegiatan.
  2. Menyepakati program kegiatan prioritas daerah dan program kegiatan nasional yang perlu ditambahkan dalam Rancangan Renja PD 2025.
  3. Menjaga konsistensi rancangan Renja PD dengan RKPD Tahun 2025.
  4. Menjaga keselarasan antara dokumen Rancangan Renja PD dengan penginputan SIPD-RI dan Sismonev.

Output yang didapatkan dari rapat Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 SKPD Kecamatan berupa Berita Acara Verifikasi Rancangan Renja PD 2025.

WhatsApp Image 2024-05-02 at 13.43.56

Rapat Pendampingan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dampingan Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan

Hasil Rapat Pendampingan Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah Dampingan Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan yang diselanggarakan di Ruang Rapat lt.2 Kantor Bappeda, pada hari Kamis- Jumat, 15-16 Februari 2024 adalah sebagai berikut:

  1. Agar SKPD mengoptimalkan rapat internal sehingga tidak ada lagi sub kegiatan dan pekerjaan yang masuk setelah RKPD dan Renja SKPD ditetapkan;
  2. Agar masing-masing SKPD mengakomodir:
    • Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi: perlunya optimalisasi BLK, penyusunan KTM di Tahun 2024, Rencana Kerja Transmigasi diharapkan disahkan pada Tahun 2024;
    • Dinas Komunikasi dan Informatika perlu lebih mengoptimalkan SPBE megingat merupakan Indikator Kinerja Utama;
    • DP3AP2KB: peningkatan program dan kegiatan untuk menyelesaikan kegiatan TPK2D, PUG, KLA dan peningkatan fasilitas UPTD perlindungan anak;
    • Kecamatan: mengakomodir Rembuk stunting Kecamatan, Rapat Pokjanal posyandu TK. Kecamatan, Gerakan Kencana, Kecamatan Layak Anak, dan Intervensi Kegiatan pengurangan kemiskinan