Telah dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Sertifikasi Produk Bagi Masyarakat Pesisir Penggerak Ekonomi Kreatis Sesuai Potensi Daerah di Hotel Galeri Kotabaru Hari Selasa tanggal 21 November 2023 dengan Masyarakat Pelaku Usaha. Acara Tersebut Mengundang Ibu Evi Setiawati dari Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa sebagai Narasumber untuk menyampaikan materi sosialisasi standarisasi dan setifikasi Produk.
STANDARISASI PRODUK merupakan kegiatan menyeragamkan/ menyesuaikan bentuk, ukuran, kualitas dengan pedoman standar yang sudah ditetapkan (SNI) sedangkan SERTIFIKASI PRODUK kegiatan penilaian kesesuaian suatu produk (atau jasa) terhadap persyaratan yang ditentukan dalam SNI melalui serangkaian kegiatan audit, pengujian, dan/atau inspeksi untuk menghasilkan sertifikat produk (atau jasa).
Bappeda mengundang seluruh SKPD lingkup Kabupaten Kotabaru dalam pemantapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Kabupaten Kotabaru dengan Aplikasi SIAP TPB. Bappeda Kotabaru mengkonfirmasi terhadap target SDGs tahun 2023 -2026 kepada SKPD untuk di sepakati sebagai dasar penetapan RAD SDGs Kabupaten Kotabaru.
Pada Hari ini tanggal 1 November tahun 2023, telah dilaksanakannya Focus Group Discussion (FGD) Inflasi dan Statistik Harga oleh Badan Pusan Statistik Kabupaten Kotabaru di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru. Acara tersebut di buka oleh Sekretaris Daerah Kotabaru Bapak Drs. H. Said Akhmad, MM, dihadiri oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Narasumber, BPS Kota Banjarmasin Sebagai Narasumber, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan sebagai Narasumber dan beberapa Instansi terkait dalam pengendalian Inflasi di Kabupaten Kotabaru.
Dalam tersebut menjelaskan bahwa apa saja yang paling berpengaruh dalam kenaikan inflasi yang terjadi di Kabupaten/Kota, bagaimana pengaruh inflasi pada perekonomian Daerah, apa saja upaya yang bisa di lakukan dalam pengendalian inflasi dan bagaimana pihak BPS melakukan perhitungan dalam menghitung angka inflasi yang terjadi pada suatu Daerah.
Kabupaten Kotabaru Pernah menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang tingkat Inflasinya tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 7,6% dengan pengaruh terbesar terletak pada harga Tiket Pesawat, Penyebrangan Ferry Tanah Bumbu-Kotabaru, harga transport dan biaya pakan meningkat, dan adanya kenaikan BBM. Dalam menangani Hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah berupaya dalam penanganan inflasi seperti:
Memonitoring Ketersediaan Bahan Pokok
Produsen, distributor dan agen agar tetap menjaga ketersediaan kebutuhan pokok secara kontinu dengan harga yang wajar
Pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, telah dilaksanakannya kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Blok Pengelolaan Cagar Alam Teluk Kelumpang, Selat Laut dan Selat Sebuku (CA Kelautku) Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2024-2033 yang di laksanakan di Meeting Room Lt.5 Hotel Grand Surya Kotabaru oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan.
Kepala Bappeda Kabupaten Kotabaru Ir. Rurien Srihardjanti, MM. menjadi salahsatu Narasumber dalam kegiatan ini. Pada Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kotabaru Drs. H. Said Akhmad, MM., Kepala BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc., Perwakilan Kabupaten Kotabaru Bapak Edi Rusdy, ST,M.Eng. dari Dinas PUPR Tanah Bumbu dan Perwakilan dari SKPD, Kecamatan, Desa, dan KPH.
Dalam Sosialisasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Surya Kotabaru meliputi:
Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) mempunyai fungsi sebagai dasar atau acuan pemanfaatan ruang sebagai dasar peberbitan perizinan bagunan gedung serta perizinan berusaha sektor dan sebagai dasar atau acuan dalam perolehan tanah dan penerbitan hak atas tanah.
Jenis kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berupa konfirmasi KKPR (K-KKPR) untuk daerah lokasi yang telah memiliki RDTR dan terintegrasi dengan OSS-RBA, persetujuan KKPR (P-KKPR) untuk lokasi atau lokasi yang belum memiliki RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS-RBA, rekomendasi KKPR (R-KKPR) untuk kegiatan strategis nasional yang tidak termuat dalam RTRW.
Kewenangan Pemerintah Kabupaten terhadap usulan kegiatan ruang yang termasuk dalam 1 wilayah Kabupaten, usaha dengan penanaman modal dalam negeri serta mengacu pada resiko usaha KBLI 2020 dan pp no 5/2021 tentang perizinan berusaha berbasis resiko.
Pertemuan Konsultasi Masyarakat Kegiatan SID Pengaman Pantai dilaksanakan di Kecamatan Pamukan Selatan dan dihadiri oleh Dinas PUPR Prov Kalimantan Selatan, Bappeda Kotabaru, Masyarakat Desa Tanjung Semalantakan dan Desa Sesulung. Survei lnvestigasi dan Design (SlD) Pengaman Pantai meliputi :
Melakukan identifikasi penyelidikan secara khusus tentang kerusakan pantai,
Menganalisis pola pengamanan pantai serta jenis dan bentuk bangunan yang cocok untuk pengamanan pantai dilihat dari berbagai aspek teknis dan ekonomis,
Menganalisis besaran gerusan pantai akibat gelombang laut, sehingga pola pengamanannya sesuai dengan kondisi dan perilaku gelombang yang terjadi,
Merencanakan bangunan perlindungan pantai, perhitungan volume dan perkiraan biaya.
SID Pengaman Pantai dilaksanakan sebagai bagian dari bahan usulan ke BPPW Kalimantan Selatan untuk kegiatan pembangunan Pengaman Pantai, selanjutnya dipersyaratkan untuk menyusun Dokumen Detail Engineering Design (DED) dan Dokumen Lingkungan sebagai dokumen pelengkap.
Pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, telah dilaksanakannya rapat ekspose laporan awal Penyusunan Dokumen DED Penanganan Banjir Perkotaan di Dinas PUPR Kotabaru.
Yang dimaksud dalam Penyusunan Dokumen tersebut Sebagai upaya dalam rangka pengendalian daya rusak air pada kawasan Kota Kotabaru yang rawan terhadap banjir dan tujuan dari pelaksanaan kajian yaitu:
a. Terselenggaranya lingkup kegiatan perencanaan
b. Tersedianya dokumen detail desain penanganan banjir yang mengacu pada standar dan dokumen teknis yang berlaku
c. Tersedianya detail desain yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi penanganan banjir perkotaan Kotabaru
Rapat Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi dihadiri oleh Bappeda Kotabaru, Dinas Ketanahan pangan dan Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Bagian Ekonomi Setda Kotabaru. Dari hasil rapat yaitu: a. Pemerintah Kabupaten Kotabaru Belum memiliki Rencana Aksi Daerah pangan dan Gizi dan diminta untuk Menyusun dengan memperhatikaan periode RPJMD dan mengacu pada SDGs b. Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah melaksanakan program-program penyedian pangan dan pemenuhan gizi sebagaimana yang diamanahkan oleh RAN PG dan RAD PG provinsi Kalimantan Selatan. d. Dalam Menyusun RAD PG diminta melibatkan beberapa instansi vertical yaitu BPS, Bulog dan lainnya.
