frame 1 bappeda(2)

PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD PERUBAHAN TA. 2024

Penyusunan Rancangan RKPD Perubahan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan) adalah proses penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Acara yang berlangsung di Kantor Bappeda Sebelimbingan, dilaksanakan selama dua (2) hari dari tanggal 10 Juli-11 Juli 2024. Penyusunan dan pendampingan Rancangan RKPD Perubahan ini dipimpin langsung oleh Kabid P2E Bappeda Herlina, SE.

Pendampingan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan sebagai bentuk identifikasi terhadap penyusunan anggaran perubahan tahun 2024 untuk memastikan setiap usulan yang masuk sudah sesuai dengan evaluasi kinerja dan penyerapan anggaran. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran daerah bisa efektif dan efisien.

frame 1 bappeda(2)

ORIENTASI DAN PENGUMPULAN DATA PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD KAB. KOTABARU TA. 2025-2029

Bappeda Kabupaten Kotabaru, melalui Kepala Bidang P2E Herlina, SE membuka acara orientasi Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD. Kegiatan ini berlangsung selama tiga (3) hari di Kantor Bappeda Sebelimbingan Kabupaten Kotabaru pada Rabu-Jumat (03-05 Juli 2024).

Orientasi Rantek RPJMD Kab. Kotabaru dihadiri langsung oleh Sekretaris Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pengembangan Minabisnis Fakultas Pertanian UGM Candra Aryudiawan, S.Pi, M.Sc sebagai perwakilan tim yang menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD Kab. Kotabaru TA. 2025-2029.

Untuk itu, sangat dibutuhkan kajian yang konkrit dengan membaca kondisi saat ini dengan data yang valid, sehingga diperlukan keluasan wawasan dalam mencermati perkembangan dan kebutuhan masyarakat untuk lima (5) tahun ke depan. Di samping itu, orientasi rancangan teknokratik ini dihadiri 51 SKPD (dinas dan kecamatan) yang akan menjadi rujukan bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Kotabaru dalam menyusun rencana strategis.

frame 1 bappeda(1)

Workshop Pengusulan DAK Fisik TA. 2025 dan Evaluasi Pekerjaan DAK Fisik dan Non Fisik Triwulan II TA. 2024

Pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 berlangsung di Kantor Bappeda Sebelimbingan Kabupaten Kotabaru kegiatan workshop pengusulan DAK Fisik TA. 2025. Sebagai informasi, untuk pengusulan DAK TA. 2025 tahap 1 (satu) dimulai tanggal 14 Juni – 14 Juli 2024 sesuai dengan lokus prioritas (lokpri). Untuk tahap 1 (satu) Kabupaten Kotabaru mendapatkan DAK pada bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Irigasi. Diharapkan kepada pemangku DAK agar melakukan konfirmasi kepada masing-masing kementrian/lembaga (K/L).

Selanjutnya, untuk pengusulan tahap 2 (dua) yang berlangsung tanggal 1 Juli – 14 Juli 2024, kepada pemangku DAK bidang lain yang belum mendapatkan pada lokpri tahapan 1 (satu), agar koordinasi ke kementrian/lembaga terkait untuk masuk di lokpri tahap 2 (dua). Secara teknis, kepada setiap bidang-bidang pemangku DAK agar menyusun usulan diurutkan sesuai prioritas.

Kegiatan rapat yang berlangsung juga membahas evaluasi pekerjaan DAK Fisik dan Non Fisik TA. 2024. DAK Fisik disalurkan dengan mekanisme bertahap dan/atau sekaligus. Untuk mekanisme bertahap disalurkan dalam 3 (tiga) tahap, dimana jika tidak terpenuhinya persyaratan setiap tahap sampai dengan batas waktu yang ditentukan akan menghentikan penyaluran DAK Fisik, pendanaan penyelesaian kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Untuk batas waktu penyaluran tahap 1 (satu) maksimal pada tanggal 22 Juli 2024. Setiap SKPD yang mendapatkan DAK pada TA. 2024 agar segera melengkapi data kontrak dan mengajukan reviu kontrak ke Inspektorat.

WhatsApp Image 2024-06-26 at 15.17.04

Koordinasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Kotabaru

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Inspektorat Kabupaten Kotabaru pada hari Sabtu, Tanggal 22 Juni 2024 ini bertujuan sebagai landasan awal penilaian maturitas pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi tahun 2024. Acara rapat yang dihadiri langsung perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk tindak lanjut penilaian mandiri yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Koordinasi yang dilaksanakan juga merupakan bentuk pendampingan pihak BPKP terhadap para Assesor untuk melakukan penyusunan kertas kerja dan aplikasi penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terintegrasi tahun 2024. Pada prosesnya melalui aplikasi e-INTEGRITY PEMDA, terdapat satu admin dan empat assesor yang terlibat untuk melakukan proses penilaian mandiri terhadap pemerintah daerah.

WhatsApp Image 2024-06-26 at 15.01.45

Koordinasi Penyusunan RPJPD Kabupaten Kotabaru TA. 2025-2045

Pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024 telah dilaksanakan rapat untuk melakukan koordinasi antara Tim Penyusun RPJPD dengan Bappeda Kabupaten Kotabaru. Rapat yang berlangsung di Kantor Bappeda Sebelimbingan Kabupaten Kotabaru ini turut dihadiri Pejabat Struktural dan Jabatan Fungsional di lingkup Bappeda.

Saat ini, proses penyusunan RPJPD Kabupaten Kotabaru TA. 2025-2045 sudah memasuki tahap akhir. Adapun proses penyesuaian yang dilakukan dengan berita acara Indikator Utama Pembangunan RPJPD dari hasil kesepakatan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam penyusunannya, masih terdapat beberapa yang perlu dilakukan perbaikan, diharapkan untuk perbaikan penyempurnaan penyusunan RPJPD dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Selanjutnya, Tim Penyusun RPJPD juga akan menyerahkan hasil laporan akhir kepada Bappeda Kabupaten Kotabaru sambil menunggu perbaikan data-data terbaru dan hasil pembahasan yang sudah dilakukan dengan pihak DPRD Kabupaten Kotabaru.

frame 1 bappeda

Penyusunan Rantek RPJMD Kabupaten Kotabaru TA. 2025-2029

Jum’at, 21 Juni 2024. Acara zoom di ruang rapat Pulau Inspirasi Lt. 2 Kantor Bappeda Sebelimbingan dalam rangka koordinasi penyusunan Rancangan Teknokratik (rantek) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RPJMD Kabupaten Kotabaru TA. 2025-2029 yang dilakukan dengan Universitas Gadjah Mada (daring) ini bertujuan untuk melakukan koordinasi awal dalam melaksanakan kegiatan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD antara tim penyusun dari UGM dan Bappeda Kab. Kotabaru.

Bappeda Kabupaten Kotabaru sebagai pelaksana kegiatan “menggandeng” UGM dalam melakukan kegiatan penyusunan rancangan teknokratik ini. Dalam kesempatan ini, tim penyusun dari UGM juga menyampaikan gambaran umum mengenai penyusunan rancangan teknokratik RPJMD TA. 2025-2029.

Bappeda dan juga tim penyusun dari UGM merencanakan pertemuan kepada SKPD-SKPD terkait dalam rangka pengumpulan informasi awal sebagai kelengkapan data yang dibutuhkan untuk keperluan penyusunan Rantek RPJMD Kabupaten Kotabaru TA. 2025-2029.

frame 1 bappeda(3)

PENDAMPINGAN INPUT BLUD

Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 diadakan pendampingan yang merupakan tindak lanjut dari pembentukan BLUD Puskesmas se-Kabupaten Kotabaru. Acara yang berlangsung di ruang rapat Inspirasi Lt. 2 Kantor Bappeda Kabupaten Kotabaru bertujuan mendampingi BLUD Puskesmas dan RSUD Sengayam dalam melakukan penyusunan Renja sebagai unit SKPD dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Kepala Bidang P2E Bappeda Kabupaten Kotabaru, tim melakukan pendampingan kepada user BLUD dalam melakukan penginputan Renja pada aplikasi SIPD-RI. Selanjutnya, Dinas Kesehatan melakukan registrasi User BLUD ke dalam SIPD-RI lalu melakukan penyesuaian pagu anggaran untuk masing-masing BLUD. Diharapkan agar setiap BLUD dapat melakukan penyelesaian penyusunan Renja dan RBA masing-masing sesuai dengan hasil pendampingan yang diberikan oleh tim dari Bappeda.

frame 1 bappeda(1)

Rapat Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan RKPD TA. 2025

Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 diadakan Rapat Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan RKPD TA. 2025 bertempat di Kantor BAPPEDA Sebelimbingan Lantai II. Proses penyusunan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan RKPD TA. 2025 ini sangat penting untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Pengendalian dan Evaluasi yang dilakukan untuk menciptakan arah yang jelas dan terukur dalam pembangunan daerah, serta untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya yang tersedia.

Proses ini tidak hanya untuk memastikan arah kebijakan yang sudah ditetapkan tetapi juga memastikan tingkat efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan. Dengan adanya proses pengendalian dan Evaluasi yang baik, diharapkan SKPD yang terkait dapat mengoptimalkan hasil dari setiap kebijakan yang sudah direncanakan.

frame 1 bappeda(2)

Rapat Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan RPJPD TA. 2025-2045

Pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 diadakan Rapat Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Perencanaan Pembangunan RKPD TA. 2025 bertempat di Kantor BAPPEDA Sebelimbingan Lantai II. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen strategis yang mengatur visi misi, tujuan, dan arah pembangunan suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun. RPJPD juga berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan RPJPD merupakan proses yang kompleks dan penting untuk memastikan kesuksesan implementasi serta pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam hal pengendalian dan evaluasi ini, jika ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka akan diberikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan.

frame 1 bappeda (9)

Rapat Evaluasi Pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan I Tahun 2024

Pada Rabu, 08 Mei 2024, di Ruang Rapat Pulau Inspirasi Lt. 2 Kantor Bappeda Sebelimbingan Kabupaten Kotabaru, dilaksanakan Rapat Evaluasi Pekerjaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Triwulan I Tahun 2024. Hadir dalam rapat tersebut adalah SKPD terkait.

Dalam rapat, para peserta membahas tentang laporan Triwulan I Tahun 2024 yang telah disampaikan ke Bappeda Provinsi dan Sekber. Dalam rapat tersebut, dijelaksan juga tentang juknis terkait dengan DAK Fisik yang ditanda-tangani pada 22 April 2024.

Inspektorat Kabupaten meminta DAK fisik yang sudah melakukan pekerjaan untuk segera melakukan reviu. Pimpinan Rapat menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi sejak awal dengan pihak Inspektorat untuk semua pekerjaan fisik. Terakhir BPKAD meminta agar batas waktu tahap 1 menjadi perhatian (22 Juli 2024) dan melakukan reviu di minggu pertama bulan Juli.